Menulis Menggerakkan Hijrah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo mulai diluncurkan pada Senin (6/1) lalu. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi menyebut ada 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di setidaknya 26 provinsi.
Awal tahun 2025, Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar bagi banyak orang, terutama mereka yang berencana menjadi kontestan dalam pemilihan presiden mendatang. Hal itu dipastikan setelah MK mengabulkan permohonan pengujian presidential threshold melalui melalui putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 pada hari Kamis (02/01) lalu.
Kongres II Aktivis Peneleh Jang Oetama (APJO) akan segera dilaksanakan pada Februari mendatang di Kota Malang dengan membawa misi besar untuk menyusun peta kebangkitan budaya Nusantara dan merumuskan langkah-langkah strategis bagi kemajuan pendidikan Indonesia.
Belum genap sebulan sejak dilantik, gerakan bernama Lapor Mas Wapres muncul di media sosial mendorong masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, kritik, dan aspirasi langsung kepada Gibran di istana wakil presiden.
Universitas Indonesia (UI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait penangguhan kelulusan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dari Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).
Kelompok masyarakat adat dari Suku Yei dan Malind di Merauke, Papua Selatan, mendatangi gedung Kementerian Pertahanan pada Rabu lalu untuk menyampaikan penolakannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di tanah mereka. Mereka berunjuk rasa dengan tuntutan untuk menghentikan proyek yang tidak berpihak ke rakyat sama sekali.
Melalui penelitian yang telah dilakukan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa 61% dari anggota DPR 2024–2029 yang baru saja dilantik merupakan pebisnis. Sekadar informasi, terdapat 580 anggota DPR yang telah dilantik awal Oktober lalu untuk masa jabatan selama lima tahun ke depan.
Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah setidaknya cukup untuk membuat para anggota DPR berpikir ulang. Revisi UU Pilkada akhirnya batal disahkan, sehingga putusan MK menjadi pedoman dalam pendaftaran calon kepala daerah di gelaran Pilkada 2024.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada kamis (22/8/24). Pada saat yang bersamaan, berbagai elemen masyarakat sipil dan mahasiswa melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI untuk menolak pengesahan Revisi UU Pilkada yang telah dibahas dalam waktu kilat sehari sebelumnya.
Ribuan orang di Indonesia berkumpul untuk menolak revisi UU Pilkada yang diupayakan DPR melalui Badan Legislatif (Baleg) melalui sidang paripurna yang berlangsung secara kilat. Manuver tersebut dilakukan anggota parlemen setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang membuka kans partai politik untuk mencalonkan kepala daerah secara mandiri.