Oleh: Hendra Jaya
Sebagian orang pasti terkejut sekaligus heran dengan keputusan Prabowo yang berani memblokir anggaran sebesar Rp14 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara.
Pasalnya sejak kampanye Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan mega proyek peninggalan Jokowi ini. Ya, bisa jadi komitmen itu sebagai bentuk “pengabdian” ke sang Raja Jawa. Kalau sudah berhenti gini, apakah ia berarti sudah tidak mengabdi lagi ke Raja Jawa?
Namun, yang pasti keputusan ini memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan proyek ambisius yang dirancang di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah mega proyek ini akan bernasib sama dengan Hambalang? MANGKRAK!
Menariknya lagi, Jokowi memilih untuk tidak berkomentar secara langsung mengenai langkah tersebut dan menyarankan agar pertanyaan terkait anggaran IKN diarahkan kepada Kepala Otorita IKN serta pihak pemerintah terkait. Sang putra sulung, wakil presiden prematur pun tidak berkomentar sama sekali tentang ini. Sudah tidak bisa membela sang Bapak ya?
Di tengah masyarakat dan pengamat politik saat ini timbul pertanyaan besar mengenai apakah pemerintahan Prabowo masih melihat IKN sebagai proyek strategis nasional, atau ada perubahan prioritas dalam alokasi anggaran negara?
Latar Belakang Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN
Pemblokiran anggaran IKN merupakan bagian dari upaya efisiensi belanja negara yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025 belum dapat direalisasikan karena masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Akibatnya, proyek IKN yang semula dijadwalkan terus berlanjut kini mengalami ketidakpastian.
Padahal, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Prabowo menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Ia menegaskan bahwa proyek ini akan tetap berjalan dan ditargetkan selesai dalam waktu 3–5 tahun. Namun, dengan adanya pemblokiran anggaran, muncul keraguan di kalangan publik mengenai sejauh mana Prabowo benar-benar berkomitmen terhadap proyek tersebut.
Di sisi lain, alasan pemblokiran anggaran ini masih belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah. Beberapa dugaan yang muncul adalah adanya perubahan fokus dalam kebijakan anggaran, efisiensi dalam pengelolaan proyek, atau bahkan strategi negosiasi ulang terkait pendanaan IKN.
Alasan yang paling banyak muncul di tengah masyarakat adalah anggaran ini untuk memenuhi nafsu politik Prabowo-Gibran saat kampanye, yakni program Makan Bergizi Gratis (MB) yang menjadi salah satu program prioritas di kabinet Merah Putih itu.
Reaksi Publik, Pengamat, hingga Jokowi
Keputusan untuk memblokir anggaran IKN memicu berbagai reaksi dari publik dan para pengamat politik. Sebagian pihak menilai bahwa langkah ini mencerminkan bahwa proyek IKN bukanlah prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo.
Ada juga yang melihat ini sebagai strategi untuk mengevaluasi kembali proyek besar yang sempat mendapat kritik, terutama terkait dengan pembiayaan dan dampaknya terhadap APBN.
Beberapa pengamat politik bahkan menilai bahwa pemblokiran anggaran ini bisa menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo ingin mengambil jarak dari kebijakan-kebijakan Jokowi, terutama yang berkaitan dengan proyek infrastruktur besar seperti IKN.
Dalam politik, perubahan strategi ini bisa menjadi langkah untuk membangun citra pemerintahan yang lebih independen dan tidak sekadar melanjutkan program pemerintahan sebelumnya.
Sementara itu, kelompok yang mendukung IKN berharap agar proyek ini tidak benar-benar dihentikan, mengingat sudah banyak investasi yang masuk serta infrastruktur yang mulai dibangun. Jika proyek ini mangkrak di tengah jalan, maka dampaknya bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kepercayaan investor serta stabilitas ekonomi di daerah sekitar proyek.
Gejolak besar akan muncul di 100 hari kedua Prabowo memimpin. Dapatkah sang jendral memperbaiki situasi tersebut? Atau justru akan memunculkan konflik multidimensi? Kita tunggu saja kelanjutannya, yang jelas Prabowo harus berani mengambil sikap menjelaskan ke publik terkait polemik yang muncul.
Baca juga: “Jokowi Power” Segera Dibumihanguskan?
Dalam situasi ini, sikap Jokowi yang memilih untuk tidak berkomentar langsung cukup menarik. Ia menyarankan agar pertanyaan mengenai pemblokiran anggaran IKN diajukan langsung kepada Kepala Otorita IKN serta pihak pemerintah yang berwenang.
Sikap ini bisa diartikan dalam beberapa cara. Pertama, Jokowi mungkin tidak ingin terlibat dalam polemik politik terkait kebijakan baru di era Prabowo atau bisa jadi juga kekuatan politik Jokowi sudah mulai mencair dan tidak sekuat dahulu.
Kedua, ia bisa saja ingin menjaga hubungan baik dengan Prabowo tanpa memperlihatkan adanya ketidaksepakatan secara terbuka. Bisa jadi juga ini untuk menyelamatkan karir politik sang anak yang saat ini menjadi pendamping Prabowo.
Ketiga, ada kemungkinan bahwa Jokowi memang sudah tidak memiliki kendali penuh terhadap kebijakan-kebijakan baru, sehingga ia lebih memilih untuk bersikap netral. Seperti yang ditulis minggu lalu, Jokowi efek perlahan dibumihanguskan oleh Prabowo.
Namun, bagi para pendukung proyek IKN, sikap diam Jokowi ini bisa menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Apakah ia sebenarnya sudah menyadari bahwa proyek ini akan menghadapi hambatan besar di pemerintahan baru? Ataukah ia masih berharap bahwa Prabowo akan tetap melanjutkan proyek tersebut dengan cara yang lebih efisien?
IKN Mangkrak: Perubahan Arah Politik Prabowo
Pemblokiran anggaran IKN oleh pemerintahan Prabowo Subianto jelas menimbulkan spekulasi mengenai masa depan proyek ini. Meskipun sebelumnya Prabowo menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN, langkah ini justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas pemerintahannya.
Sementara itu, Jokowi memilih untuk tidak memberikan komentar langsung dan menyerahkan penjelasan kepada pihak terkait. Sikap ini bisa diartikan sebagai upaya menghindari polemik atau sinyal bahwa ia sudah tidak ingin terlibat lebih jauh dalam kebijakan IKN.
Keputusan ini juga mencerminkan dinamika politik yang kompleks dalam proses pembangunan IKN. Apakah Prabowo akan tetap melanjutkan proyek ini dengan strategi baru, ataukah IKN akan menjadi salah satu proyek besar yang akhirnya ditinggalkan di tengah jalan? Jawabannya akan bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola kebijakan ini dalam beberapa bulan ke depan.
Yang jelas, keputusan ini menunjukkan bahwa dalam politik, perubahan arah kebijakan adalah hal yang sangat mungkin terjadi, bahkan untuk proyek sebesar IKN. Apakah IKN akan jadi ibu kota Negeara atau jadi IK-eNd? Lalu apakah ini sekaligus menjadi simbol kehancuran kekuatan politik Jokowi? Mari melihat perkembangannya bersama-sama di masa depan?
Editor: Ahmad Bagus Kazhimi
