Program Makan Bergizi Gratis Mulai Diselenggarakan di 26 Provinsi, Berbagai Kendala Masih Mewarnai Pelaksanaannya

KORANPENELEH.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo mulai diluncurkan pada Senin (6/1) lalu. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi menyebut ada 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di setidaknya 26 provinsi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh satu sarjana penggerak yang direkomendasikan Badan Gizi Nasional, satu ahli gizi dan satu akuntan untuk memastikan kelancaran program tersebut. Para ahli ini dikirim untuk memastikan prosedur program MBG yang benar.

“Kita akan memulai pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap, tidak hanya anak sekolah yang akan menerima manfaat, tetapi juga ibu hamil dan balita akan menerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini,” terang Hasan Nasbi dalam keterangannya dalam siaran pers secara terbuka pada Minggu (5/1) lalu.

Menurut Hasan Nasbi, rencananya di akhir tahun 2025 nanti diharapkan akan ada sekitar 5000 dapur MBG dan bisa melayani sedikitnya 15 juta penerima manfaat dan paling banyak 20 juta penerima manfaat. Selain itu, Hasan Nasbi juga berharap bahwa program ini bisa memperbaiki gizi anak-anak di seluruh Indonesia.

“Program ini diharapkan bisa untuk memenuhi minimal sepertiga kebutuhan gizi harian penerima manfaat, menurunkan tingkat malnutrisi anak-anak, menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan partisipasi belajar, memperkuat konsentrasi belajar, serta menggerakkan UMKM lokal,” ujar Hasan Nasbi.

Lebih lanjut, ia mengatakan sudah ada ratusan UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program MBG. Ia menambahkan, pemerintah akan memperhatikan kebersihan dan kehigienisan makanan yang tersedia di dapur SPPG sampai pengelolaan limbah sisa makanan dan sampah dapur.

Baca juga: Meneropong Kebijakan Ekologi Indonesia Tahun 2025

Sumatera Barat (Sumbar) yang menjadi salah satu provinsi terpilih program unggulan Presiden Prabowo ternyata belum dapat menyelenggarakan MBG. Dilansir oleh Detik, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengungkapkan terbatasnya perlengkapan dapur SPPG menjadi penyebab program ini batal diselenggarakan tepat waktu dan diundur beberapa hari ke depan.

“Kita merencanakan pada Senin 6 Januari 2025 program makan bergizi gratis akan diselenggarakan di Kota Padang. Namun beberapa perlengkapan dapur masih kurang, kita putuskan untuk diundur terlebih dahulu,” ungkap Mahyeldi.

Sementara itu, hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta, program MBG diundur karena dapur umum atau SPPG belum siap beroperasi. “Belum (MBG), informasi di lapangan dari pihak pengelola SPPG masih belum siap,” ujar Nanaryo Aji, Koordinator Humas Setda DIY.

Menanggapi kendala yang terjadi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program yang dirancang sejak lama akan terus dievaluasi agar berjalan sesuai prosedur. “Secara bertahap kita akan (melakukan) evaluasi, persiapan sudah berjalan hampir satu tahun, ini baru tanggal 7 (dua hari program MBG berjalan), kasih kesempatan sampai Juni,” ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Swasembada Pangan di Gedung Grahadi Surabaya dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (7/1) kemarin. (TB/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *