Paetongtarn Shinawatra didukung sebagai perdana menteri oleh raja Thailand pada hari Minggu (18/08), dua hari setelah parlemen memilihnya. Hal ini juga sekaligus membuka jalan baginya untuk membentuk kabinet dalam beberapa minggu mendatang.
Paetongtarn, 37 tahun, menjadi perdana menteri termuda Thailand beberapa hari setelah sekutunya Srettha Thavisin diberhentikan sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan yang menjadi pusat pergolakan politik Thailand selama dua dekade.
Putri dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang kontroversial, Paetongtarn menang dengan hampir dua pertiga suara dalam pemungutan suara DPR pada hari Jumat (16/08) untuk menjadi perdana menteri wanita kedua Thailand.
Persetujuan oleh Raja Maha Vajiralongkorn yang merupakan formalitas dibacakan oleh Sekretaris DPR Apat Sukhanand dalam sebuah upacara di Bangkok pada hari Minggu.
Mengenakan seragam resmi, Paetongtarn berlutut untuk memberi penghormatan pada potret raja sebelum memberikan pidato singkat yang berisi ucapan terima kasih kepada raja dan perwakilan rakyat karena telah mendukungnya sebagai perdana menteri.
“Sebagai kepala cabang eksekutif, saya akan melaksanakan tugas saya bersama para legislator dengan hati terbuka. Saya akan mendengarkan semua pendapat sehingga bersama-sama kita dapat membawa negara ini maju dengan stabilitas,” ujar raja Thailand tersebut.
Paetongtarn, yang sebelumnya tidak pernah menjabat di pemerintahan menghadapi tantangan di berbagai bidang dengan ekonomi yang terpuruk dan popularitas partai Pheu Thai yang merosot, karena belum melaksanakan program pemberian uang tunai dompet digital andalannya senilai 500 miliar baht ($15 miliar).
Dalam konferensi pers pertamanya, Paetongtarn mengatakan bahwa ia akan melanjutkan semua kebijakan pendahulunya, Srettha, termasuk kebijakan stimulus dan reformasi ekonomi utama, menangani obat-obatan terlarang, meningkatkan sistem perawatan kesehatan universal negara tersebut, dan mempromosikan keberagaman gender.
Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan kebijakan dompet digital andalannya, tetapi akan berusaha untuk mempelajari dan mendengarkan opsi tambahan guna memastikan bahwa skema tersebut bertanggung jawab secara fiskal.
Perdana menteri mengatakan bahwa ia tidak berencana untuk mengangkat ayahnya, Thaksin, ke posisi pemerintahan mana pun, tetapi akan meminta nasihatnya. Paetongtarn mengatakan bahwa rincian kebijakan pemerintahannya akan disampaikan kepada parlemen bulan depan.
Kejatuhan pendahulunya, Srettha, setelah kurang dari setahun menjabat merupakan pengingat akan risiko bagi Paetongtarn karena Thailand terjebak dalam siklus kudeta dan putusan pengadilan yang telah membubarkan partai politik dan menggulingkan banyak pemerintahan dan perdana menteri.
Aspek lain yang juga dipertaruhkan adalah warisan dan masa depan politik keluarga miliarder Shinawatra, yang dulunya merupakan raksasa populis yang tak terhentikan dan mengalami kekalahan pemilu pertamanya dalam lebih dari dua dekade tahun lalu dan harus membuat kesepakatan dengan musuh bebuyutannya di militer untuk membentuk pemerintahan.
Pergolakan beberapa hari terakhir menunjukkan kegagalan dalam gencatan senjata yang rapuh yang dicapai antara Thaksin dan para pesaingnya di kalangan elite kerajaan, yang memungkinkan sang taipan kembali secara dramatis dari pengasingan diri selama 15 tahun pada tahun 2023 dan sekutunya Srettha menjadi perdana menteri pada hari yang sama.
Lebih dari seminggu yang lalu, pengadilan yang memberhentikan Srettha atas penunjukan kabinet membubarkan Partai Move Forward, pemenang pemilu 2023, atas kampanye mengubah undang-undang penghinaan kerajaan yang menurut pengadilan berisiko merusak monarki konstitusional. Oposisi yang sangat populer, penantang terbesar Pheu Thai, sejak itu telah berkumpul kembali di bawah kendaraan baru, Partai Rakyat. (ABK/Red)