KORANPENELEH.ID – Militer Bangladesh mengumumkan bahwa Perdana Menteri Sheikh Hasina telah mengundurkan diri. Hasina kemudian melarikan diri ke luar negeri. Ia melarikan diri saat pengunjuk rasa menyerbu kediaman resminya pada Senin (05/08) waktu setempat. Pengunduran diri Perdana Menteri Bangladesh tersebut merupakan akhir dari protes terhadap perekrutan pegawai negeri sipil (PNS).
Hasina menaiki helikopter militer bersama keluarganya. Menurut surat kabar lokal, Daily Star, Hasina (76) meninggalkan Istana Gono Babhan bersama adik perempuannya, Sheikh Rehana Siddiq. Menurut orang dalam istana, Sheikh Hasina awalnya ingin merekam pidatonya. Akan tetapi, upaya tersebut kemudian tidak terlaksana karena situasi keamanan yang mendesak.
Sheikh Hasina dan keluarganya melarikan diri ke Agartala, India. Tak lama kemudian, pejabat senior militer Bangladesh dan pejabat Komisi Tinggi Bangladesh di India mengumumkan pengunduran diri perdana menteri Bangladesh periode 1996-2001 dan 2009-2024 telah mengundurkan diri. Militer Bangladesh juga mengumumkan pengunduran diri Hasina.
Masyarakat menunggu pengumuman lebih lanjut mengenai kemungkinan pemerintahan darurat. Ada dugaan kuat pihak militer akan memberlakukan jam malam untuk mengendalikan situasi yang masih memanas. Sementara itu, pengunjuk rasa merayakannya di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Ada yang menjarah isi rumah dinas Perdana Menteri Bangladesh, serta ada pula yang hanya mengibarkan bendera dan bersorak.
Pekan lalu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Bangladesh, Ikbal Karim Bhuiyan, mendesak pihak berwenang mengizinkan warga melakukan protes. Mereka yang bertanggung jawab mendorong negara ini ke dalam kegelapan harus diadili.
Permohonan tersebut didengar oleh beberapa pejabat. Mereka membiarkan pengunjuk rasa terus berlanjut dan tidak menerapkan pembatasan pergerakan. Akibatnya, warga berhasil menduduki kediaman Perdana Menteri dan memaksa Hasina mengungsi.
Kepala Staf Angkatan Darat Bangladesh Jenderal Waker-uz-Zaman mengatakan militer akan meminta panduan untuk membentuk pemerintahan sementara. Masyarakat diimbau tetap tenang. Militer akan berbicara dengan semua pihak, kecuali Liga Awami yang dipimpin Hasina.
Baca juga: Kerusuhan Menjalar di Inggris, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Putra Hasina yang tinggal di Amerika Serikat, Sajeeb Wazed Joy, menyatakan penolakannya terhadap gagasan pembentukan pemerintahan sementara. “Tugas Anda (militer) adalah menjaga keamanan rakyat dan menegakkan konstitusi. Jangan sampai ada kesempatan bagi pemerintahan yang tidak dipilih oleh rakyat untuk mengambil alih,” tulis Wazeed di media sosial.
Zaman juga menjanjikan penyelidikan atas kekerasan pihak berwenang selama penanganan protes. Apalagi, dilaporkan sebanyak 300 orang tewas dalam rangkaian aksi demonstrasi sejak awal Juli 2024. Dari seluruh korban meninggal, setidaknya 80 warga sipil dan 14 polisi tewas dalam aksi demonstrasi.
Kolusi dan Nepotisme dalam Alokasi Kuota Pegawai Negeri Sipil
Kerusuhan di Bangladesh disebabkan oleh protes yang menuntut reformasi kuota pegawai negeri. Reformasi ini dituntut oleh mahasiswa. Mereka lulus dari universitas bagus dengan nilai bagus. Sayangnya, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan.
Sebab, lowongan PNS dibatasi kuota. Hak istimewa diberikan kepada anak pejabat dan kroninya. Praktek yang sudah berlangsung puluhan tahun ini akhirnya menyulut kemarahan generasi muda. Bagi banyak orang di Bangladesh, menjadi pegawai negeri berarti jaminan pendapatan stabil dan dana pensiun.
Dari seluruh lowongan kerja PNS, hanya 44 persen yang diisi melalui seleksi. Sedangkan 56 persen diisi berdasarkan kuota. Dari 56 persen tersebut, 30 persen diberikan kepada keluarga pejuang kemerdekaan dan 10 persen diberikan kepada putra daerah. Sisanya diperuntukkan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok etnis mayoritas.
Tuntutan perubahan kuota sudah ada selama bertahun-tahun, salah satunya adalah pengurangan kuota keluarga veteran perang dari 30 persen menjadi 10 persen. Bahkan Mahkamah Agung mengambil keputusan yang lebih radikal pada tahun 2018, yakni semua kuota dihapuskan. Mahkamah Agung memutuskan pengisian lowongan PNS harus berdasarkan hasil seleksi.
Akan tetapi, pada Juni 2024, Mahkamah Agung kembali memberlakukan kuota 30 persen bagi keturunan pejuang kemerdekaan. Hal ini membuat masyarakat marah dan kecewa. Mahasiswa menuntut agar aturan tersebut dicabut dan diganti dengan kuota yang adil bagi kelompok yang memerlukan tindakan afirmatif, seperti etnis minoritas, perempuan, dan penyandang disabilitas. Khusus keturunan pejuang, kuotanya dikurangi menjadi 5 persen.
Tuntutan tersebut disampaikan melalui serangkaian protes yang ditanggapi keras oleh pihak berwenang. Banyak orang ditangkap, terluka, dan bahkan dibunuh. Dimulai dengan tuntutan perubahan kebijakan rekrutmen, tuntutan protes beralih ke tekanan agar Hasina mundur. (ABK/Red)