hamas dan fatah
Kelompok politik Palestina Hamas dan Fatah telah sepakat untuk membentuk pemerintahan masa depan, kata kelompok tersebut pada hari Selasa. Perjanjian tersebut dicapai di Beijing setelah tiga hari perundingan yang dimoderatori oleh Tiongkok.
Ini merupakan upaya lain untuk menyelesaikan persaingan selama bertahun-tahun antara kedua kelompok yang membayangi pilihan untuk memerintah Gaza setelah perang Israel-Hamas. Mengingat masa-masa kelam ini, “perlu ada persatuan,” ujar Issam Bakr dari Tepi Barat dalam sebuah video yang dibagikan kepada CBC News. Bakr adalah anggota biro politik Partai Rakyat Palestina yang sosialis.
Deklarasi tersebut dikeluarkan pada saat yang menegangkan, yakni ketika perang di Gaza memasuki bulan ke-10 dan Israel serta Hamas mempertimbangkan proposal gencatan senjata yang didukung oleh AS-Mesir yang akan mengakhiri perang dan membebaskan sisa sandera yang ditahan oleh Hamas.
Kedua kelompok mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengumumkan kesepakatan tersebut, namun tidak memberikan rincian mengenai implementasinya, atau kapan pemerintah akan dibentuk. Deklarasi serupa sebelumnya telah gagal sehingga menimbulkan keraguan mengenai keabsahan langkah tersebut. Dalam pengumumannya, kedua belah pihak mengatakan ini hanyalah sebuah “langkah awal”.
Bakr berharap keputusan ini akan menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Ia berharap pengumuman ini menciptakan kesatuan geopolitik antara Tepi Barat dan Jalur Gaza dan mengakhiri perpecahan melalui langkah-langkah yang sah dan serius.
Dua Rival yang Berselisih selama Beberapa Dekade
Hamas terpilih di Gaza pada tahun 2006. Fatah adalah partai yang berkuasa sebelum itu. Saat ini, mereka mengendalikan sebagian Tepi Barat yang diduduki melalui Otoritas Palestina. Kedua kelompok ini telah berselisih sejak pemilu tersebut, karena Hamas percaya pada perlawanan bersenjata melawan Israel, sementara Fatah percaya pada negosiasi damai.
Hamas di Gaza saat ini dipimpin oleh Yahya Sinwar, yang dianggap sebagai dalang serangan terhadap Israel selatan pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, Fatah dipimpin oleh Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina dan negara Palestina.
Fatah didirikan bersama pada tahun 1950-an oleh pemimpinnya saat itu, Yasser Arafat. Secara resmi dikenal sebagai Gerakan Pembebasan Nasional Palestina. Partai ini mulai mencari solusi dua negara dengan Israel pada tahun 1980-an dan sejak itu mendorong cara-cara diplomatik untuk menangani konflik tersebut.
Ramzi Rabah, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menyebut pengumuman tersebut sebagai langkah positif. PLO adalah kelompok politik yang bertujuan mewakili rakyat Palestina di seluruh dunia. Dibentuk pada tahun 1964, gerakan ini bertujuan untuk memusatkan kelompok-kelompok Palestina yang beroperasi sebagai gerakan terpisah pada saat itu.
Israel dan Amerika Serikat Meradang
Israel dan AS sama-sama mengecam perjanjian persatuan Hamas dan Fatah tersebut. Amerika Serikat menolak menerima pemerintahan Palestina yang mencakup Hamas, kecuali kelompok tersebut juga mengakui Israel. Hal ini telah menjadi duri dalam upaya-upaya sebelumnya untuk menyatukan kelompok-kelompok Palestina, selain pertikaian di antara mereka.
Dalam postingan di X, Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan perjanjian itu tidak akan terjadi. Dia mengkritik Abbas karena menerima pembunuhan dan pemerkosa Hamas serta mengungkap wajah aslinya. Dia mengatakan perjanjian itu akan gagal karena pemerintahan Hamas akan dihancurkan.
Baca juga: Membedah Tafsir Syirkah Jawa (Bagian 1)
Israel menentang peran apa pun dalam pemerintahan Hamas, yang mereka bersumpah akan menghancurkannya setelah kelompok itu memimpin serangan 7 Oktober yang menyebabkan 1.200 orang tewas dan lebih dari 200 sandera disandera di Gaza, menurut penghitungan Israel. Respons serangan darat dan udara Israel telah menyebabkan 39.000 orang tewas menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Israel juga menolak seruan AS agar Otoritas Palestina memerintah Gaza setelah perang berakhir. Para pejabat Hamas mengatakan kelompok itu tidak ingin kembali memerintah Jalur Gaza dan menganjurkan pembentukan pemerintahan yang akan disepakati oleh berbagai faksi Palestina.
Setelah itu, pemerintahan tersebut akan mempersiapkan pemilu di Gaza dan Tepi Barat dengan tujuan membentuk pemerintahan bersatu untuk memimpin kedua bagian wilayah Palestina. (ABK/Red)
