TAIPEI – Puluhan ribu orang turun ke jalan di sekitar parlemen Taiwan pada hari Jumat (24/05) untuk berdemonstrasi menentang reformasi parlemen. Aksi protes itu juga ditandai dengan kemarahan atas dugaan pengaruh Tiongkok terhadap demokrasi di pulau itu.
Unjuk rasa di luar parlemen, yang menyusul pada hari Selasa, terjadi pada hari yang sama ketika Tiongkok, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, melakukan latihan perang hari kedua di sekitar pulau yang menurut Beijing diluncurkan untuk menghukum presiden baru Taiwan, Lai Ching- te, yang disebutnya sebagai “separatis”.
Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Lai berusaha menghentikan oposisi, yang bersama-sama memiliki mayoritas kursi di parlemen, untuk memaksakan tindakan yang memberikan pengawasan lebih besar kepada anggota parlemen terhadap pemerintah. DPP mengatakan diperlukan lebih banyak perdebatan.
Reformasi parlemen Taiwan ini akan memberikan wewenang kepada anggota parlemen untuk meminta militer, perusahaan swasta atau individu untuk mengungkapkan informasi yang dianggap relevan oleh anggota parlemen. Mereka juga akan mengkriminalisasi penghinaan terhadap parlemen yang dilakukan pejabat pemerintah dan menjadikan pelanggaran tersebut dapat dihukum dengan hukuman penjara. Namun DPP mengatakan tidak ada definisi yang jelas mengenai penghinaan terhadap parlemen.
Partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT), yang mendukung hubungan lebih erat dengan Tiongkok namun menyangkal pro-Beijing, mengatakan partainya berusaha memberikan akuntabilitas yang lebih besar kepada pemerintah.
Para pengunjuk rasa pada Jumat malam, banyak dari mereka adalah pelajar atau profesional muda, mendengarkan pidato dan membawa spanduk yang menuduh pihak oposisi berusaha untuk melakukan reformasi, dan bahkan bekerja sama dengan Tiongkok.
Baca juga: Gebrakan dari Talkshow Internasional Urgensi Metodologi Nusantara
Krisis biaya hidup telah menyebabkan pelanggan berpenghasilan rendah memilih untuk makan lebih banyak di rumah. Anggota parlemen senior DPP Wang Ting-yu mengatakan kepada majelis bahwa undang-undang tersebut akan memperluas kewenangan anggota parlemen secara ilegal, termasuk kewenangan untuk menghukum perusahaan dan individu yang gagal mematuhi penyelidikan parlemen.
KMT menuduh DPP mencoba “menyebarkan rumor dan menyebutnya sebagai warna merah”, warna Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa, dalam upaya untuk menghambat reformasi. “DPP menghambat reformasi parlemen karena takut tidak ada tempat untuk menyembunyikan malpraktik dan kebohongan,” kata DPP dalam sebuah pernyataan.
Di dalam gedung parlemen, para anggota parlemen meneriakkan slogan-slogan dan menempelkan spanduk di ruang sidang, kadang-kadang terjadi perkelahian, dan perdebatan berlangsung hingga larut malam. Jumat lalu, para legislator melontarkan pukulan dalam perdebatan mengenai reformasi. (Red/ABK)
Source: Reuters