Oleh: Hendra Jaya
(Koordinator Nasional Aktivis Peneleh 2021-2022, Presidium World Youth Association)
Pembangunan IKN Nusantara tetap menjadi prioritas pemerintah di tengah berbagai persoalan pelik yang dihadapi rakyat Indonesia, mulai dari kenaikan harga BBM, kebocoran data pribadi, persoalan lapangan kerja yang tak kunjung ada solusinya, dan banyak lainnya.
Agustus 2019 lalu, presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan perpindahan ibu kota, dari Jakarta menuju Penajam Paser Utara. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari DPR dan banyak masyarakat. Walau ada juga kontroversi di tengah masyarakat dan di parlemen. Namun, demokrasi liberal tidak lagi berbicara hikmah dan kebijaksanaan, namun suara terbanyak adalah suara Tuhan.
Penolakan paling banter datang dari kubu PKS dan Demokrat. Memang, sejak semula kedua partai ini memilih menjadi oposisi bersama beberapa partai lainnya. Walau di tengah jalan si doi meninggalkan mereka.
Namun, keduanya, PKS dan Demokrat, konsisten menjadi oposisi yang tidak jarang mengkritisi tiap kebijakan pemerintahan Jokowi, termasuk perpindahan ibu kota. Meskipun jarang ada kritik konstruktif dari keduanya.
Kontroversi tersebut berlangsung hingga saat ini. Masyarakat masih banyak yang menolak kebijakan tersebut. Termasuk beberapa ketua adat di Kalimantan. Beberapa ahli memberi komentar atas hal tersebut. Misalnya datang dari Andang Bachtiar, ia mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembangunan IKN Nusantara. Alias, IKN tidak tepat jika dibangun saat ini.
Bivitri Susanti, seorang ahli tata negara, mengungkapkan bahwa pembangunan IKN sangat tidak demokratis. Lantaran pembangunan ini menggunakan pendekatan proyek yang politis. Menurutnya, Presiden Jokowi secara sepihak menentukan tanpa ada check and balance dari DPR dan tidak ada pelibatan warga setempat dalam memutuskan hal besar tersebut.
Namun atas dalih apa pun, Presiden Jokowi tetap kukuh dan melanjutkan kebijakan tersebut. Ada banyak hal yang telah dilakukan Jokowi untuk membangun IKN Nusantara yang akan memakan dana kurang lebih 466 triliun. Misalnya, berkunjung ke beberapa negara maju yang telah pulih dari Covid. Kunjungan tersebut untuk penawaran investasi.
Walaupun beberapa negara enggan untuk berinvestasi dan parahnya lagi, beberapa investor yang telah berinvestasi menarik investasinya. Bisa jadi, karena orientasi pembangunan IKN yang belum jelas dari pemerintah, ditambah lagi dana yang dihabiskan terlalu banyak.
Namun terlepas dari hal tersebut, Presiden Jokowi tetap menunjukkan optimisme bahwa IKN akan tetap dibangun. Bahkan, per hari ini, IKN merupakan prioritas utama dari pemerintah. Isu Jokowi 3 periode tidak lain untuk keberlangsungan pembangunan IKN. Gerakan ini pun masih berlangsung hingga saat ini, beberapa penggeraknya masih melakukan deklarasi di beberapa kota di Indonesia.
Hari ini IKN harga mati dan menjadi prioritas tanpa batas. Kenaikan BBM bersubsidi tidak lain untuk membiayai IKN. Pokoknya, IKN harus dibangun, apapun cara dan syaratnya, termasuk mengorbankan rakyat di akar rumput. Jeritan rakyat kalah dengan nafsu pembangunan pemerintahan Jokowi.
Lihat saja demo penolakan kenaikan BBM yang terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia tidak direspons secara cepat dan serius oleh Jokowi. Bahkan di gedung parlemen Senayan, para penghuni sibuk merayakan ulang tahun Bu Ketua yang kerap mematikan mikrofon saat sidang.
So, 2024 masih ada harapan untuk lebih baik? Atau sebagaimana sering saya ungkapkan, bahwa selama sistem demokrasi liberal masih digunakan, negeri ini tidak akan mengalami perubahan sedikit pun. Tetap saja pemerintah akan menjunjung tinggi nafsu diri dan birahi kelompoknya. Mungkinkah kita kembali kepada sistem yang diamanahkan oleh Pancasila, musyawarah mufakat?
Baca juga tulisan Hendra Jaya lainnya:
Indonesia Darurat Pornografi dan LGBT, MUI-Kominfo Kemana Aja Nih?