KORANPENELEH.ID -Potensi Bencana di Tulungagung tinggi, Aktivis Peneleh Tulungagung yang tergabung FPRB resmi dikukuhkan Bupati Tulungagung. Hal ini menjadi langkah awal untuk mengurangi potensi maupun dampak bencana. Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengukuhkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Kamis (14/10/2021). Seperti namanya, forum ini dibentuk untuk menanggulangi potensi bencana yang ada di seluruh wilayah kabupaten.
Ada 54 komunitas yang bergabung dalam FPRB Kabupaten Tulungagung termasuk Aktivis Peneleh regional Kabupaten Tulungagung.
Miftakhul Huda selaku koordinator Peneleh Tulungagung mengungkapkan, pihaknya akan merespon prediksi BMKG terkait potensi tsunami di selatan Jawa Timur. Prediksi itu merupakan bentuk peringatan dini yang patut diwaspadai, namun bukan untuk ditakuti.
“Jangan sampai membuat panik, prediksi itu memberikan arahan apa yang harus kita lakukan jika bencana itu benar-benar terjadi, saya berharap ratusan anggota Aktivis Peneleh maupun anggota SAPALA mampu membantu tanggap bencana di wilayah Kabupaten Tulungagung,” ujar Huda.
Bupati Tulungagung mengungkapkan, secara topografi maupun geografi, Tulungagung mempunyai beragam kerawanan bencana. Mulai dari banjir, tanah longsor, angin topan hingga tsunami yang mengancam pesisir selatan.
“Karena keterbatasan pemerintah, FPRB ini diharapkan membantu pemerintah dalam penanganan bencana,” terang Maryoto.
FPRB berperan sejak prabencana, saat terjadi bencana hingga pascabencana. Kegiatan prabencana berkaitan dengan pemetaan potensi bencana dan langkah antisipasi yang harus dilakukan.
Peran FPRB sangat vital dalam sosialisasi ke masyarakat terkait potensi bencana di wilayahnya, serta apa yang harus dilakukan. “Jadi masyarakat tahu potensi bencana apa di tempatnya. Saat terjadi bencana mereka tidak panik, karena sudah tahu apa yang harus dilakukan,” sambung Maryoto.
Turut hadir dalam pengukuhan FPRB Ketua Gekrafs (Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional) Kabupaten Tulungagung, Fikri Imanullah, mengatakan FPRB adalah mitra masyarakat dan mitra pemerintah. FPRB bisa memberikan masukan, informasi dan saran kepada pemerintah dalam penanganan bencana. Tujuannya memastikan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan risiko.
“Terutama proses sosialisasi sehingga terbentuk masyarakat yang tangguh bencana,” ujar Fikri.
Saat ini hanya ada delapan desa tangguh bencana di Tulungagung. Karena itu peran FPRB ini sangat besar untuk membuat masyarakat sadar risiko bencana, dan tahu apa yang harus dilakukan. (Fikri/Red)